MEDIANSEAS.COM–Sidang gugatan Tomo Pengusaha Kapal Ikan asal Pati terkait dugaan penggelapan dukumen kapal ,belum bisa dilanjutkan di karnakan Kuasa Hukum dari pihak penggugat harus merefisi gugatan tersebut ke ahli waris dari Almahrum Feni.

dalam persidangan tersebut hadir Kuasa hukum dari tergugat ,namun di karnakan Kuasa Hukum dari penggugat dikarnakan berhalangan hadir akhirnya di Tunda hingga Rabu tgl 24/3/2021.

Tomo juga berharap agar perkaranya cepat selesai karena mengingat perjalanan bolak balik Jawa Tengah cukup melelahkan.

” ya gimana lagi bang saya pingin masalah saya cepet selesai ,meskipun waktu saya maupun finansial cukup terkuras ,tetap telaten” ujar Tomo di PN Jakarta Selatan (17/3/2021).

Pria pengusaha kapal ikan asal pati tersebut juga mengatakan ia akan sabar menunggu arahan dari Kuasa Hukumnya ,untuk bisa merefisi gugatannya tersebut .

” pak gomes lagi berhalangan bang saya memakluminya pokoknya saya nunggu arahan pak gomes untuk bisa merefisi gugatan tersebut” imbuhnya.

Waktu persidangan tersebut berlangsung hanya kurang lebih 30 menit dan majelis hakim menunda persidangan hingga minggu depan .

SUARAKEBENARAN–Menteri Keuangan Republik Indonesia Srimulyani kuatir dengan adanya ketidakpastian harga dan krisis utang di tengah situasi Covid-19 Corona. Selain itu Sri risau atas akumulasi penambahan utang yang meningkat tajam.

“Beban utang yang besar akan menjadi beban APBN karena harus mencicil angsuran pokok dan bunga. Bagaimana pemerintah ini akan mengalokasikan anggaran di sektor kesehatan dan pendidikan?” Tanya Pengamat Hukum Politik Suta Widhya SH.

Suta melihat pola kepemimpinan Ir. Joko Widodo sangat lemah di periode kedua. Menurutnya, para pembantu di kabinet kali ini semakin jauh dibanding mutu di kabinet sebelumnya.

“Menteri dengan pangkat bintang saja ada yang diganti dengan menteri yang kualitas jauh di bawah itu. Menteri yang korup pun diganti oleh orang-orang yang tidak mempunyai kapasitas kepemimpinan nasional. Tegasnya banyak menteri dengan latar belakang yang tidak sesuai didudukkan di kabinet. Seakan trial by error saja,” ujar Suta kembali.

Pengamat Hukum Politik satu ini menduga para pembantu Presiden hanya membuat risau saja dalam mengeluarkan kebijakan. Itu terlihat saat ada kesengajaan dengan dugaan menghilangkan program pendidikan agama di sekolah dengan estimasi hingga tahun 2035.

“Bila tidak ada MUI, Ormas Islam Muhammadiyah dan para tokoh yang memantau para menteri, sudah seperti apa negara dan bangsa ini? Mereka lupa dengan Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945 yang jelas mengatakan Negara Republik Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, “Lanjut Suta.

Kekuatiran Menteri Sri Mulyani disampaikan terkait Perpres 10 tahun 2021 sebagai bukti Ir. Joko Widodo tidak mampu mengemban amanah Konstitusi, UUD-1945.

Salah satu amanah konstitusi adalah mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan bangsa. Ini merupakan amanah konstitusi yang termaktub dalam mukadimah UUD 1945 asli.

Seperti kita ketahui bersama, Srimulyani, dengan tegas menyatakan  “Ancaman ekonomi beragam mulai dari jangka pendek, menengah dan jangka panjang”(1) resiko ini sebelumnya pernah disampaikan di World Economic Forum (WEF).Rilis dipublikasikan CNBCindobesia.com

Menurut pandangan Suta banyak kebijakan pemerintah saat ini penuh dengan inkonsistensi. Menekan umat Islam, namun dana haji dipakai untuk infrastruktur.

“Yang lucu pula ada menyerukan dana wakaf agar bisa dipakai untuk pembangunan. Mana mungkin ini bisa terjadi? Umat yang disakiti mana bisa menerima anjuran atau pun kebijakan yang keluar terkait wakaf?” Tanya Suta heran.

“Bila kemarin kami anjurkan anggota Dewan dari Fraksi Demokrat mengambil inisiatif Interplasi terkait adanya KLB Partai Demokrat yang memunculkan sosok Ketum Moeldoko dari luar Partai Demokrat, maka kali ini Badan Legeslatif hendaknya mengambil sikap, dan segera membentuk hak interplasi dan membentuk pansus ekonomi, guna mengantisipasi menghadapi Krisis Ekonomi yang lebih besar lagi, ” Saran Suta.

Ia menduga jangan-jangan saat ini ada upaya untuk mengalihkan perhatian mayarakat dari persoalan ketidakmampuan menjalankan amanah UUD 1945 dengan adanya fenomena utama sebagai berikut:

Pertama, mengeluarkan kebijakan kontroversial dari para pembantu yang kontroversi baik sikap dan kebijakannya.
Kedua, membiarkan kemelut Partai Demokrat berkobar terus.
Ketiga, tidak tegas dalam penegakan hukum terhadap para pembunuh 6 warga negara Indonesia di KM 50 Jakarta – Cikampek. Dan membiarkan ketidakadilan dalam penerapan hukum pada item Pelanggaran Protokol Kesehatan.
Keempat, tidak mampu menepati janji membuka 10 juta lapangan kerja bagi pribumi tapi membiarkan TKA Cina masuk secara masif.
Kelima, ada kecurigaan yang berkembang ingin berkuasa lebih dari 2 periode.

ELVAN: Jokowi Gagal Menjalankan Amanat Konstitusi

  

SUARAKEBENARAN–Warning dari menteri Keuangan Srimulyani dan adanya Perpres 10 tahun 2021 menunjukan kegalan Jokowi dalam menjalankanan amanah Konstitusi UUD-1945 yaitu Mencerdaskan dan Mensejahtrakan Bangsa.

Hal ini secara tidak langsung di sampaikan oleh Srimulyani, yang di rilis oleh CNBCindobesia.com “Ancaman ekonomi beragam mulai dari jangka pendek, menengah dan jangka panjang”(1) resiko ini sebelumnya pernah disampaikan di World Economic Forum (WEF).
Menurut Srimulyani ketidakpastian harga dan krisis utang, dan yang paling terlihat adalah penambahan hutang, dan karena hutang bagaimana bisa dinyatakan kita ini cerdas dan sejahtera ujar Elvan Gomes Advokat Senior (14/03/2021).

dalam kaitan masalah Ekonomi Politik Nasional pada pasca kepemimpinan Jokowi tahun anggaran 2021.

Kemungkinan target pertumbuhan ekonomi untuk sampai 5 % agak mustahil, dan upaya pembentukan badan wakaf juga menunjukan ketidak konsisten politik pemerintah disatu sisi terkesan menentang hal-hal yang merepresentasikan Islam disatu lain memerlukan umat islam untuk menompang ekonomi melalui wakaf, ekonomi syariah dan pembentukan bank syariah indonesia.

Dan sikap saya sependapat dengan narasi yang disampaikan Rizal Ramli dan pendapat Sulaeman Daeng, ujar Elvan Gomes yang juga menjabat Wakil Rektor III Universitas Cokroaminoto (YAPERTI).

Dari kejadian dan peristiwa tersebut, seharusnya Badan Legeslatif mengambil sikap, dan segera membentuk interplasi dan pansus ekonomi, guna mengantisipasi menghadapi Krisis Ekonomi yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat, dan segera cari solusinya, ujarnya.

Selanjutnya diakatakan, bahwa korupsi dan kudeta partai Politik adalah bentuk ketakutan oligarki menghadapi gempa ekonomi yang berdampak pada politik nasional, pungkas Elvan.